Anggota Komisi VI Dukung Kerja Sama Dengan Proton

10-02-2015 / KOMISI VI

Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih dari Fraksi Partai Golkar, mendukung kerja sama mengembangkan mobil nasional (mobnas) antara perusahaan otomotif Malaysia-Proton dan Indonesia. Gde Sumarjaya menilai kerjasama ini untuk kepentingan nasional.

“Saya berharap dengan adanya kerjasama antara Proton dengan Indonesia, sumber daya alam dan sumber daya manusia akan terserap,” ujar Sumarjaya Senin (9/2), di Gedung Parlemen, Jakarta.

Gde Sumarjaya mengatakan, kerjasama serupa seharusnya sudah dapat dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Pasar Indonesia sangat luas, bahwa menjadikan mobnas dengan teknologi yang diimpor, tidak mobil yang diimpor, hal itu sangat bagus. Artinya bahan baku, dan sumberdaya manusia terserap.

“Kalau Proton mau dikembangkan di Indonesia, kita dapat manfaatkan teknologi dan sistemnya, tapi pengerjaan dan seluruh komponen di Indonesia. Hal ini lebih baik dibandingkan seluruh komponen di impor dan hanya perakitannya saja di Indonesia,” kata Sumarjaya.

Seperti diberitakan, produsen mobil nasional Malaysia, Proton, menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT Adiperkasa Citra Lestari (Adiperkasa) untuk membantu Indonesia belajar membangun, mengembangkan, dan memproduksi mobil nasional (mobnas).

Penandatanganan MoU itu disaksikan Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (6/2/2015). Kehadiran Jokowi mengindikasikan dukungan pengembangan mobnas Indonesia oleh Proton.

Dalam sebuah pernyataan, Proton mengatakan bahwa kedua perusahaan akan melakukan studi kelayakan dan menjalani kerja sama dalam proyek mobnas di Indonesia. Jika penelitian menunjukkan proyek ini layak, maka perusahaan akan menandatangani perjanjian usaha patungan.(as), foto : naefurodjie/parle/hr.

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...